BANGSA POST-MATERI

BANGSA POST-MATERI
Engkau sadar, kini bangsamu menampilkan ekspresi kekuasaan modern.

Pilihan menjadi sejahtera adalah dambaan semua negara. Wacana eksklusif mengenai kajian dunia negara maju, negara berkembang, negara terbelakang maupun negara kesejahteraan (middleway) menjadi sebuah ironi dimana semua negara berlomba-lomba menampilkan parodi gerak kearah negara dengan pembangunan kelas atas.  Praktik humanistik tidak dilihat lagi sebagai unsur pembangunan namun berfokus pada orientasi materi sebagai wujud nyata mainstream terbaru. Bentuk kekuasaan modern ini telah memperlihatkan kemewahan yang mendorong politik transaksional.

Kondisi Indonesia dewasa ini, telah memperlihatkan diri sebagai cerminan bangsa yang terjebak dalam dunia materi. Mata hati telah disulap dengan mata uang yang kemudian mengubah cara pandang bangsa terhadap ideologi negara dan juga mempengaruhi people work oriented. Pertama, manusia bekerja dikatakan sebagai hal yang dilakukan hanya untuk memperoleh sesuap nasi dan pemenuhan kebutuhan perut. Kedua, manusia bekerja untuk status, memenuhi status masyarakat agar tidak dikatakan sebagai penganggur. Ketiga, manusia bekerja sebagai sebuah ibadah, dan kewajiban akan tujuan dari cita-cita bersama. Secara empirik, fenomena kerja yang terjadi di Indonesia dominan berada pada kualifikasi satu dan dua, sedangkan untuk kualifikasi ketiga manusia cenderung mengabaikan sebagai sebuah kebutuhan bersama. Apalagai dalam praktik pelaksanaan kekuasaan politik yang terfokus pada the process of political interaction.

Fakta sebagai negara ego materi telah memberikan rantai baru dinamika masyarakat Indoensia. Opini wacana dengan mudah digiring mengikuti kemauan penguasa mata uang. Tercatat hampir seluruh media swasta cetak, elektronik maupun online dimiliki oleh elit partai bahkan ketua partai, dewan partai, dan bahkan menteri. Sehingga wacana yang berkembang akan mengikuti kemauan dari para konglomerasi pemilik media tanpa mempertimbangkan pentingnya muatan wacana yang dilemparkan. Media kemudian menjelma sebagai kekuatan yang bahkan melebihi pemerintah dalam mengubah opini publik untuk kepentingan rating. Gagasan Giddens akan modernitas akhir hanya sebuah utopis. Civil Society kini lebih mudah dijadikan oposisi penentang kebijakan, karena yang berkuasa ialah pemillik media, oknum tunggal sang pemilik mata uang.

 Data yang sempat dijadikan kabar gembira bagi Indonesia dengan diprediksinya Indonesia menjadi 10 kekuatan baru dunia kedepan dengan melihat perkembangan jumlah orang kaya di Indonesia yang bersaing dengan negara maju sekelas Rusia di tahun 2011. Adapun orang mapan dengan penghasilan Rp. 240-500 Juta per tahun mencapai 4 juta orang yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 Asia. Namun lagi-lagi, elit bangsa kita terjebak pada dunia angka-angka yang bertopang pada kekuasaan materi. Nuansa negara bukan dijadikan sebagai aktivitas menuju kesejahteraan rakyat namun lebih terasa kearah kumulasi kapital. Jumlah penduduk yang melimpah hanya dijadikan sebagai alat menakut-nakuti negara lain dengan anggapan bahwa  jumlah penduduk besar tentunya Indonesia memliliki daya konsumtif tinggi yang menarik negara lain untuk menjalin mitra dengan Indonesia.    

Dimensi kekuasaan demokrasi pun ikut tergerus kuatnya arus materi. Panggung para sejumlah entitas demokrasi tidak lagi dijadikan sebagai media penyambung aspirasi rakyat. Bilik suara pada pesta pemilu berubah menjadi bilik bercinta para pemilik kepentingan yang tentunya berkantung uang. Pendidikan politik yang seharusnya diajarkan kepada masyarakat hanya membiasakan masyarakat terjebak dalam money politic. Otonomi daerah sebagai wujud pencapaian democratic value yakni terjadinya kemandirian berubah menjadi otonomi politik dimana terjadi tarik-menarik kepentingan politik antara pusat dan daerah. Kepala Daerah didesain sebagai perwakilan pimpinan partai dengan mengutamakan kepentingan partai bukan sebagai perwakilan pimpinan rakyat didaerah yang mengutamakan kepentingan rakyat. Praktik ini, yang seharusnya mendorong political will yang lebih baik yang tidak mengutamakan urusan individu serta regulasi yang lebih matang yang berwujud keadilan sosial.

Sektor jasa pembangunan kualitas manusia yakni pendidikan yang seharusnya menjadi penopang karakter bangsa ikut diperjualbelikan. Anak bangsa tidak lagi tersenyum mendengar kabar telah dibuka sekolah baru, namun berlomba ongkahkan kaki lari meninggalkan sekolah. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam UUD 1945 hanyalah sebuah angan karena kehidupan kecerdasan hanya mampu dinikmati oleh mereka yang bermateri. Kurikulum tumpang tindih mengikuti kepentingan politik. Anak didik hanya mendengarkan tanpa bisa berbicara karena pendidiknya telah dibungkam oleh selembar kertas. Pendidikan di komersialisasikan mengikuti arus global, tujuan Paolo Freire akan pendidikan membebaskan kini membelenggu.

Masyarakat digiring berkonflik bak boneka mengikuti kepentingan sang majikan hanya demi mengaburkan suatu wacana lain. Premanisme hadir sebagai suatu kebutuhan penting elit-elit penguasa. Aparat keamanan menjadi tontonan dalam memerankan drama pemberantasan preman demi sebuah republik rekayasa. Hak Asasi Manusia bukan bagian dari Manusia yang perlu dipertimbangkan.  Hukum tumpul ke atas dan tajam kebawah kata seorang penyair, toh uang akan mengikuti arah gravitasi.  Materi menjadi panglima sebagai wujud kekuasaan modern.

Terekan pula dalam catatan, praktik mega proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan investasi ratusan hingga ribuan trilliun dengan fokus peningkatan pembangunan ekonomi. Namun praktik yang ada belum benar-benar seluruhnya menjadikan manusia sebagai objek pembenahan tetapi hanya berorintasi pada pembangunan fisik bukan memanusiakan manusia dalam keberadaban. Cita-cita bangsa dalam pancasila bukanlah hal yang memandang materi sebagai fokus utama, namun lebih memperhatikan dimensi kemanusiaan dari rakyat.  Pembangunan wilayah bukan sekedar aspek kumulasi kapital, tapi pembentukan watak penghuninya yang sesuai dengan karakter kemanusiaan.

Bangsa yang ramah, serta berdabad itulah diharapkan sebagai satu idea yang sudah lama ditunggu-tunggu. Hadirnya bangunan mewah, mal-mal, hingga perumahan elit hanyalah sebagai simbol dan sarat akan pencitraan rekayasa namun belum tentu memberikan kenyamana bagi semua penghuninya. Watak cerdas dan penuh etika itu seharusnya menjadi ruh nyata arah pembangunan kedepan. Sesuai dengan salinan argument Immanuel Kant akan dalil moral, Moralitas memiliki nilai moral sejati, karenanya perbuatan harus dikerjakan dengan kewajiban dan kewajiban ini harus kehendak baik dalam dirinya sendiri dengan nilainya melampaui segala hal. Toh, nyatanya semakin banyak orang kaya tidak memberikan jaminan akan kebahagiaan, moral tinggi dan saling toleransi antar masyarakat, tapi pembentukan mental beradab justru akan lebih menjadikan rakyat menjadi paham akan nilai hidup bersama dalam suatu negara. Nilai gotong-royong hanya dimaknai sebagai teori klasik yang sudah kampungan. Seharusnya indonesia kini terpandang mewah dari kerukunan rakyatnya bukan dari materi yang hanya dimilki oleh beberapa elit tunggal. Bukankah ide Plato akan sebuah republik yang menggunakan kata polis itu untuk mencapai keteraturan masyarakat. Sudah saatnya bangsa bergerak kearah World After Material (Money).  

Read More